Suku Pakpak Tolak Dairi dan Pakpak Bharat Gabung ke Provinsi Tapanuli
Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat tetap menolak untuk bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Sebagai pemilik tanah ulayat, kedua kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah suku Pakpak itu, tidak membenarkan tanah adat/ulayatnya masuk ke Provinsi Tapanuli.
"Kami pemilik tanah ulayat memiliki ketetapan hati untuk tidak membenarkan tanah adat/ulayat kami yaitu Dairi dan Pakpak Bharat yang merupakan Bumi Sulang Silima Pakpak Silima digabungkan ke Provinsi Tapanuli," ujar Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak (PB LKP) Raja Usman Ependi (RUE) Capah didampingi Sekretaris Drs. Syahidan Bintang, Wakil Ketua Mahadi Limbong, Muhanda Angkat dan Wakil Sekretaris Effendi Tumanggor kepada wartawan di Medan, Senin (3/7).
Pernyataan ini telah disampaikan mereka secara tertulis kepada Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut, Bupati Dairi dan Bupati Pakpak Bharat, berkaitan dengan adanya pemberitaan tentang gagasan pemekaran provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, keinginan sejumlah oknum yang berambisi membentuk Provinsi Tapanuli dan hendak menjadikan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat menjadi bagian dari provinsi itu, terkesan dipaksakan. Padahal mayoritas penduduk, jelas-jelas menolak bergabung.
Untuk itu, PB LKP menghimbau, oknum yang mengatasnamakan agama atau kelompok lain atau mengaku telah menjadi penduduk di Dairi ataupun Pakpak Bharat, harus menghormati sikap suku Pakpak yang tidak ingin bergabung ke Provinsi Tapanuli.
Demikian juga kepada masyarakat dihimbau agar tidak terpancing dengan upaya oknum-oknum yang ingin menguasai Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat untuk dijadikan bagian dari Provinsi Tapanuli.
"Kami selaku suku Pakpak akan tetap mempertahankan tanah ulayat kami dari upaya pencaplokan yang dilakukan oknum tertentu untuk dijadikan bagian Provinsi Tapanuli. Bila perlu, suku Pakpak siap mengerahkan segala potensi yang ada sampai 'titik darah' penghabisan, guna menjaga agar tanah kami tidak terkontaminasi oleh ambisi segelintir okum yang ambisius menguasai kami, baik secara politik maupun dominasi demografi kependudukan," ujar Wakil Ketua PB LKP Mahadi Limbong.Sumber : Harian Analisa, 4 July 2006
0 Comments:
Post a Comment
<< Home